Pagi-pagi setelah apel, sudah dapat sepucuk surat warna coklat dengan kop Polda Jatim Resor Sampang. Surat apalagi ini.., ternyata surat panggilan sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan. Wuih serem banget, siapa yang korupsi nih??? kok tiba-tiba jadi saksi. Sudah dua kali ini, aku melihat surat panggilan kepolisian. Sebelumnya beberapa waktu lalu istriku juga dapat surat serupa, dengan dugaan serupa tapi dalam pengadaan barang dan jasa. Hampir 3 jam aku nungguin di polres, karena istriku nggak siap mental sendirian. Eh.. sekarang aku sendiri yang diundang Kasat Reskrim.

Sepertinya sudah menjadi hal yang biasa, PNS yang diberi tugas untuk menjadi pengawas lapangan/PTP, panitia pengadaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan uang akan selalu bersinggungan dengan masalah hukum. Padahal beban tugas itu tak satupun yang merupakan permintaan dari staf yang ditunjuk. Kebanyakan karena SK tugas dari kantor. Apabila boleh memilih pasti nggak akan ada yang mau diberi beban tugas tersebut, karena ongkos mental tak pernah tercover dalam honorarium sebagai pengawas maupun panitia pengadaan BJ yang tak seberapa. Bekerja dengan benar saja masih diperiksa apalagi menyalagunakan wewenang.